Network
Pemerintah pun menghadapi kemarahan yang meningkat atas tanggapannya terhadap penanganan pandemi, ini termasuk program vaksinasi, yang menurut para kritikus terlalu lambat dan kurang transparan.
Faktanya hanya lebih dari 5% dari populasi Thailand saja yang sudah divaksinasi lengkap.
Baca Juga: Gempa Besar dengan Magnitudo 8,2 Guncang Alaska, Otoritas Setempat Keluarkan Peringatan Tsunami
Pemerintah Thailand dituduh terlalu mengandalkan AstraZeneca yang diproduksi di dalam negeri oleh Siam Bioscience, sebuah perusahaan milik kerajaan yang sebelumnya tidak memasok vaksin.
Di saat yang bersamaan, pemerintah Thailand juga telah memperingatkan bahwa mereka akan menuntut individu dan media yang menyebarkan berita yang tidak akurat dan telah menerapkan tindakan darurat yang melarang berbagi berita yang dapat menyebabkan kesalahpahaman, atau yang dapat menimbulkan ketakutan di masyarakat.
Menanggapi hal ini enam asosiasi jurnalis besar di Thailand telah mengutuk langkah tersebut, dengan menyatakan bahwa tindakan itu dengan ungkapan “niat untuk menindak kebebasan berekspresi yang dinikmati oleh media dan publik.”
Sementara itu, rapper remaja Milli baru-baru ini juga didakwa karena mengkritik pengelolaan pandemi oleh pemerintah Thailand di media sosial.*** (David Wardana Saputra/JOB)
