Network
"Kami akan terus memberi informasi kepada publik, termasuk jika eskalasi lebih lanjut dalam pendekatan penegakan hukum kami diperlukan," tulisnya.
Sebagai informasi, Twitter mengumumkan kebijakan integritas sipil pada 20 Oktober 2020, yang melarang penggunaan layanan Twitter untuk tujuan memanipulasi atau mencampuri pemilu atau proses sipil lainnya.
Ini termasuk menunggah atau membagikan konten yang dapat menekan partisipasi atau menyesatkan orang tentang kapan, di mana, atau bagaimana berpartisipasi dalam proses sipil. (Rizky Perdana/PRFMnews)***
