Selain itu, pemerintah juga akan memberikan subsidi agar para pegawai operator memiliki kepastian dalam hal pendapatan tanpa harus khawatir mengenai setoran, yang merupakan karakteristik sistem angkutan kota konvensional.
Dengan dilakukan pendekatan ini, Pemerintah Kota Bandung berupaya tidak hanya meningkatkan kualitas transportasi publik menjadi lebih efisien dan nyaman, tetapi juga memperhatikan dampak sosial terutama terhadap para pelaku usaha mikro seperti sopir angkot.
Sementara itu laman bandung.go.id mengungkap Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar, menyatakan bahwa pada tahun 2024 pihaknya akan memulai persiapan infrastruktur untuk Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Baca Juga: Tiket Persib vs Persis Sudah Dijual, Pembayaran Bisa Pakai QRIS di Persib App, Begini Caranya
Beberapa infrastruktur yang disiapkan antara lain jalur khusus, selter, dan fasilitas pendukung lainnya. Proses pembangunan BRT ini memerlukan infrastruktur khusus, sehingga diperkirakan akan memakan waktu sekitar tiga tahun.
BRT Bandung Raya sendiri direncanakan akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
Sebagai gambaran, terdapat 20 jalur yang akan dilalui oleh BRT pada tahun 2026, termasuk jalur dari Kebon Kalapa ke Cibiru, Ledeng ke Kebon Kalapa, Leuwipanjang ke Dago, Elang ke Riau, Padjajaran ke Antapani, Cibaduyut ke Alun-alun, dan sejumlah jalur lainnya.
BRT direncanakan akan melibatkan 450 bus yang akan beroperasi dan mampu menampung estimasi 238.277 penumpang per hari. Ema Sumarna, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kota Bandung terhadap implementasi BRT.
Langkah-langkah dukungan tersebut mencakup pembenahan parkir di jalanan, fasilitas pejalan kaki, pedagang kaki lima, pertokoan, dan pasar di sepanjang koridor BRT. Terminal juga akan direvitalisasi untuk dapat berfungsi sebagai titik awal dan akhir perjalanan BRT.***