Network
"Kami dari SDM sangat konsern budget. Kalau rekrut orang itu pasti dikaji tentu harus dialog dan dapatkan persetujuan wali kota. SDM di Kota Bandung harus produktif, efektif, efisien. jadi kami membayar harus dapatkan sesuatu. Kalau bayar tapi produktifitas tidak meningkat, tentu akan kami kaji dan evaluasi terutama untuk kawan PNS, apakah mereka nyaman banyak yang bantu," bebernya.
Selanjutnya Adi berharap, perusahaan penyedia jasa tenaga outsorcing yang selama ini bekerjasama dengan Pemkot Bandung juga bisa mengakomodir tenaga kerja kantoran, tidak hanya berfokus pada security, cleaning service dan sopir.
"Kami akan bekerjasama dengan Disnaker. Di kami yang sudah umum sesuai surat edaran Menpan RB (untuk outsourcing) ada pengemudi taman, kebersihan, dan security, padahal outsourcing ada yang sifatnya mengetik, administrasi, lulusan SMK dan lain-lain. Tentu biro jasa SDM harus diedukasi," tuturnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Yana Mulyana berharap, apapun tindak lanjut dari Pemkot Bandung terkait nasib para tenaga honorer bisa meningkatkan kinerja pelayanan untuk masyarakat.
"Yang penting output yang dihasilkan Pemkot Bandung dalam pelayanan publik tidak terganggu. Harus dikaji dulu analisa beban kerjanya," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menegaskan status honorer akan selesai pada 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan.
Menpan RB Tjahjo Kumolo menegaskan, status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
