Network
MAPAY BANDUNG - Ribuan tenaga honorer Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berpotensi menjadi tenaga outsourcing, menyusul kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), yang menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Bandung, Adi Junjunan Mustofa mengatakan, saat ini jumlah pegawai Pemkot Bandung non-ASN atau honorer mencapai 18.000 orang.
"Kami petakan yang mengisi jabatan ASN sekitar 7.900 orang. Lalu yang mengerjakan pekerjaan yang alih daya atau outsourcing 1.500 orang dan pekerjaan sifatnya clerical (juru tulis) 8.800 orang," kata Adi saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Selasa 7 Juni 2022.
Berkenaan dengan kebijakan tersebut, Adi mengatakan Pemerintah Kota Bandung akan meninjau ulang kinerja 7.900 orang tenaga honorer yang selama ini mengerjakan pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Setelah dinilai kinerjanya, Kemungkinan besar 7.900 orang tenaga honorer ini juga akan masuk ke perusahaan penyedia tenaga outsourcing.
"Arahan pak Wali kota yang 7.900 ini harus di cek ulang kinerja mereka apakah sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja kami. Kemudian kedua, kalau yang pekerjaan clerical sangat mungkin mereka dialihkan ke outsourching," jelasnya.
Baca Juga: Asal Usul Gatotkaca Sesuai Kisah Mahabharata, Seperti Ini Sosok dan Kemampuan yang Sebenarnya
Meski demikian, Pemkot Bandung akan mengkaji terlebih dahulu jumlah pasti tenaga honorer yang masih dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan lewat APBD.
