Network
/photo/2020/11/24/545700820.jpg)
MAPAY BANDUNG - Wali Kota Bandung, Oded M Danial buka suara soal adanya jasa pikul jenazah Covid-19 di TPU Cikadut yang tarifnya jutaan rupiah.
Oded tidak habis pikir masih ada pihak yang tega memungut uang dari keluarga korban Covid-19 yang meninggal dunia untuk pengangkutan jenazah dari ambulans ke liang lahat.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Bandung tidak pernah membuat aturan soal biaya pemakaman pasien Covid-19 yang meninggal dunia.
Baca Juga: Indonesia Satu Juta Kasus Corona, Menkes Budi: Ini Saatnya Kita Berduka
"Kenapa masih ada yang tega? Insya Allah Pemerintah Kota Bandung selalu memberikan pelayanan dan perhatian yang tanpa perlu mengeluarkan anggaran bagi para keluarga yang harus melakukan pemakaman," ujar Oded dalam akun instagramnya @mangoded_md, Selasa 26 Januari 2021.
Oded pun sudah berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu Dinas Tata Ruang Kota Bandung. Diketahui bahwa bahwa kejadian pungutan biaya angkut jenazah tersebut dimanfaatkan oleh yang tega mengambil kesempatan.
Oleh karena itu, pemerintah memastikan kedepannya layanan angkut jenazah sampai proses pemakaman akan disiapkan dan dilayani oleh Distaru.
Baca Juga: Besok Pagi, Jokowi Disuntik Vaksin Corona Lagi
Baca Juga: NGERI! Kasus Positif Corona Indonesia Tembus 1 Juta Kasus
"Ke depan untuk memastikan keamanan, kelayakan dan kenyamanan para keluarga yang akan melakukan pemakaman, layanan angkut jenazah sampai proses pemakaman akan disiapkan oleh pemerintah, Distaru yang akan siap melayani," tegasnya.
Oded pun berharap kejadian pungutan tarif jasa pikul jenazah Covid-19 kemarin menjadi yang terakhir dan tidak terjadi lagi.
"Semoga kemarin adalah kejadian terakhir yang kita dapatkan, kedepan ketertiban akan kami utamakan," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Corona, Menkes Ungkap Perlu Flatten The Curve, Apa Artinya?
Baca Juga: Beredar Pesan di WA Menyebutkan Potensi Gempa Sesar Lembang di 2021, BMKG: Hoaks!
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengakui sudah mendengar informasi biaya pengangkutan jenazah dari ambulans ke liang lahat dipatok sebesar Rp1 juta sampai Rp2 juta.
Ia pun heran karena pihak yang memanfaatkan kesempatan itu berani memberikan tekanan dengan meminta jasa apalgiharganya sudah dipatok.
Ia pun kembali memastikan hal tersebut murni dilakukan masyarakat, bukan pemerintah.
“Biasanya pelanggaran tejadi karena longgarnya pengawasan. Yang jelas ruang ini jangan dimanfaatkan tidak jelas oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab karena untuk menghadirkan sesuatu yang legal domainnya pemerintah, bukan masyarakat. Patok harga apalagi ada kuitansi, apa dasarnya?,” kata Ema.***
