BRAGA, MAPAYBANDUNG.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan kembali menggulirkan rencana pembangunan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) usai tertunda 17 tahun.
Penjabat (Pj) Sekda Jawa Barat, M Taufiq Budi Santoso mengatakan, pengerjaan Tol Dalam Kota Bandung sepenuhnya akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Budi mengatakan, proyek ini tertunda belasan tahun karena terkendala pembebasan lahan.
Pembebasan lahan itu, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun tak sanggup dipenuhi Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung.
"Maka ini akan dirubah skemanya, bahwa nanti pembebasan tanahnya dan pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian PUPR 100 persen. Dulu kalau pembebasan lahan dari daerah, kalau konstruksinya dari pusat, nah sekarang nanti semuanya dari pemerintah pusat," kata Taufiq dilansir MapayBandung.com dari ANTARA, Kamis 7 Maret 2024.
Baca Juga: Partai Golkar Raih 2 Kursi di DPR RI Dapil Jabar 1, Atalia dan Nurul Arifin Lolos ke Senayan?
Taufik menambahkan, pihaknya akan menyiapkan terlebih dahulu administrasi yang dibutuhkan dan dilakukan perbaikan nota kesepahaman. Setelah itu, akan dilakukan pengkajian kembali.
"Nanti skemanya akan diatur oleh Kementerian PUPR, tapi yang jelas pembebasan tanahnya tidak lagi oleh daerah," ucap dia.
Lebih lanjut dia belum bisa memastikan apakah nantinya proyek tersebut akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seluruhnya atau tidak.
Proyek BIUTR itu kemungkinan besar mulai dibangun pada 2024 ini selepas Kementerian PUPR dan beberapa pihak lainnya meninjau dokumen perencanaan dan kerja sama.
Baca Juga: Populer Hari Ini: 5 Nama Siap Ramaikan Pilwalkot Bandung 2024
Berdasarkan rencana awal, garis rencana jalur BIUTR akan menghubungkan antara gerbang pintu Tol Pasteur hingga Gedebage, melewati Surapati dan Cicaheum. Namun soal ini nantinya akan dilakukan pembahasan.
Desain BIUTR rencananya, berupa jalan layang seperti tol Tanjung Priok di wilayah DKI Jakarta. Untuk perkembangan selanjutnya, Pemprov Jawa Barat akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Kementerian PUPR guna mendetailkan rencana dan pendalaman dalam rancangan.***