Network
BRAGA, MAPAY BANDUNG - Hingga kini masih ada saja netizen di sosial media X maupun Instagram yang menyebut harga beras semakin mahal akibat adanya ulah kartel.
DPR pun menganggap adanya tertentu pihak yang memainkan beras hingga membuat harga di pasar semakin tinggi dari hari ke hari dan sulit untuk turun.
Menjawab kegelisahan masyarakat secara umum, Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara.
Menurut Kemendag, kenaikan harga beras disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, Kemendag menilai bahwa saat ini belum tepat untuk menyimpulkan bahwa ada campur tangan dari kartel beras.
Baca Juga: Beras Naik Nggak Ngaruh, Kampung di Sebelah Barat Bandung Ini Punya Cadangan Beras Sampai 5 Tahun
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim, menyatakan bahwa kesimpulan tentang dugaan kartel beras yang saat ini tengah memainkan harga beras dinilai masih terlalu dini.
Selain faktor ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, Karim juga menyebutkan bahwa kenaikan harga beras disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, seperti harga pupuk yang meningkat dan biaya tenaga kerja yang harus dibayar.
Lebih lanjut, pemerintah telah mengambil langkah jangka pendek untuk menangani masalah kenaikan harga pupuk dengan menambahkan anggaran pupuk sebesar Rp14 Triliun.
Karim juga menjelaskan bahwa harga beras di dalam negeri dipengaruhi oleh harga internasional. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah adanya peningkatan harga beras di pasar internasional karena dampak dari fenomena El Nino.
Dia menunjukkan bahwa negara-negara yang biasanya mengekspor beras, seperti Vietnam dan India, saat ini membatasi atau bahkan menutup ekspor mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Mengenai dugaan adanya kartel beras, Karim menyatakan bahwa kemungkinannya masih terlalu dini. Menurutnya, kenaikan harga beras lebih disebabkan oleh situasi pasar yang sedang mengalami fluktuasi.
Baca Juga: Marak Beras Langka dan Mahal, Wali Kota Bogor Pastikan Stok Beras di Wilayahnya Aman Sampai Lebaran
Mengutip dari laman ANTARA, sebelumnya anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengutarakan kekhawatirannya terhadap kenaikan harga beras yang tidak terkendali, dan Ia menduga bahwa hal tersebut bisa saja disebabkan oleh praktik para pedagang atau kartel beras.
Dia menyerukan agar pemerintah bertindak untuk mengungkap dan menghukum para pelaku kartel beras. Luluk juga menyarankan agar pemerintah terlibat aktif dalam operasi pasar untuk menstabilkan harga beras.
Jika ditemukan temuan tersebut maka kuat dugaan keberadaan kartel beras yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dan harus dilakukan tindakan tegas.***
