MAPAY BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru saja mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.
Dalam UU APBN 2024 itu, terdapat berbagai kesepakatan mulai dari rencana pendapatan negara, anggaran belanja negara, pembiayaan investasi hingga defisit APBN 2024.
Pengesahan UU APBN 2024 itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2023 di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis 21 September 2023.
Baca Juga: RESMI! Whoosh Jadi Nama Kereta Cepat Jakarta Bandung, Ini Artinya
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Ketua DPR Puan Maharani, yang kemudian disambut persetujuan oleh peserta rapat.
Dilansir MapayBandung.com dari ANTARA, Jumat 22 September 2023, berikut ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR terkait UU APBN 2024.
Dalam UU APBN 2024, pemerintah dengan DPR RI menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024 mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali sebesar 2,8 persen, dan nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS.
Baca Juga: POPULER HARI INI: 7 Tanda Seseorang Perlu Diruqyah hingga Sensasi Naik Kereta Cepat Jakarta Bandung
Kemudian suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 persen, ICP 82 dolar AS per barel, serta lifting minyak 635 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.
Pendapatan negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun, yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492,0 triliun.
Baca Juga: Link Daftar Naik Kereta Cepat Jakarta Bandung Gratis Tahap 2, Mulai 24 September 2023
Sementara itu, belanja negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun.
Pembiayaan investasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp176,2 triliun dilaksanakan secara selektif dan intensif.
Termasuk dalam pemberian PMN kepada BUMN dan BLU dengan tata kelola yang baik untuk mampu menjalankan bisnis dan layanan secara efisien dan produktif.
Baca Juga: Turun Drastis! Ini Harga Emas Batangan Antam Bandung Hari Ini Jumat 22 September 2023
Defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen PDB atau secara nominal sebesar Rp522,8 triliun. Pembiayaan utang akan dikelola secara prudent dan dalam batas risiko yang aman.
Selain itu, kesepakatan lainnya juga termasuk sasaran indikator pembangunan 2024, yang meliputi tingkat kemiskinan 6,5 persen hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0 persen hingga 5,7 persen.
Kemudian tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen hingga 1 persen, rasio gini 0,374 hingga 0,3777, indeks pembangunan manusia 73,99 hingga 74,02, nilai tukar petani 105 hingga 108, serta nilai tukar nelayan 107 hingga 110.***