Network
MAPAY BANDUNG - Lima organisasi profesi kesehatan di Kota Cimahi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibuslaw yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
RUU Kesehatan Omnibuslaw, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan peraturan di sektor kesehatan dengan menggantikan belasan Undang-Undang di bidang kesehatan, termasuk UU Kebidanan yang baru disahkan tahun 2019, telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan para profesional kesehatan.
Pada tanggal 17 Mei 2023, para perwakilan organisasi profesi yang ada di Kota Cimahi dari IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI mengadakan audiensi dengan Ir. Achmad Zulkarnain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap RUU tersebut.
Baca Juga: TPA Sarimukti Membaik, TPA Darurat Cicabe Bakal Dinonaktifkan
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan organisasi profesi kesehatan menekankan beberapa alasan utama penolakan mereka terhadap RUU Kesehatan Omnibuslaw. Mereka mencatat potensi dampak negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan, keberlanjutan profesi kesehatan, serta hak-hak tenaga kesehatan.
Selain itu, lima organisasi profesi juga menyerahkan dokumen Resume Counter Draft Legislation (CDL) yang merangkum klaster pasal-pasal RUU Kesehatan Omnibuslaw terutama terkait isu Penguatan Organisasi dan Perlindungan Hukum terhadap nakes.
Nugi, Ketua IDI Kota Cimahi dalam pertemuan siang tadi menegaskan pihaknya mengutamakan pelayanan dan keselamatan pasien. Sehingga diharapkan aspirasinya ini dapat didengar.
Baca Juga: Inilah 3 Cara Mengecilkan Perut Buncit Tanpa Olahraga Kata dr Zaidul Akbar, Simak Nih Bapak-bapak
