Network
MAPAY BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung berencana mengembangkan Bandung Timur sebagai satu kawasan yang bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
Bukan tanpa alasan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung mencatat terdapat potensi pengembangan ekonomi yang bisa membuat Kawasan Bandung Timur menjadi lebih bergairah.
Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur di kawasan Bandung Timur terkait kereta cepat Jakarta-Bandung yang mulai ujicoba pada 2022 mendatang.
Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Anton Sunarwibowo menyebut, dengan adanya konektivitas dari satu daerah ke daerah lain itu membuat ekonomi bisa berputar cukup pesat.
Baca Juga: Gerakan Mobil Masker Sisir Pantura Jadi Ikhtiar Tekan Zona Merah Covid-19
Sehingga, guna memaksimalkan bonus demografi itu, maka pembagunan dan pengembangan infrastruktur di Kawasan Bandung Timur dianggap perlu dilakukan.
“Sehingga segala infrastruktur yang terkait dengan konektivitas sedang menjadi garapan bersama. Pada saatnya nanti terwujud, sudah memiliki infrastruktur yang baik untuk memberikan koneksi dari Tegaluar ke Kota Bandung,” beber Anton.
Ia mengatakan, pembangunan kawasan Bandung Timur menjadi peluang yang harus dicermati dengan baik. Karena pemanfaatan kawasan tersebut cukup banyak untuk menghasilkan ekonomi bagi masyarakat.
“Kita dorong DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) untuk mengembangkan urban farming,” ujarnya.
“Disdagin (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dan Dinas KUMKM (Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mencoba mafaatkan. Kalau terbuka akses Tegaluar, ini bisa mengembangkan pusat UKM perdagangan skala kecil,” tuturnya.
Dengan konsep tersebut, menurut Anton akan menjadi pemicu untuk pengembangan aktivitas ekonomi.
“Harapanya menjadi pemicu pengembangan aktifitas ekonomi. Apalagi kalau usulkan untuk manfaatkan konektifitas pembukaan akses tol KM 149. Ini akan membuka mengembangkan wilayah Ujungberung, Cibiru sebagai tujuan wisata baru,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal itu, Bappelitbang berharap Pemerintah Pusat, Pemerintah Provisi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung bisa bersinergi.
“Harapan kami pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah Kota Bandung bersinergi mampu melaksanakan singkronisasi kolaborasi dalam perencanaan dan penganggaran. Sehingga apa yang kita harapkan bisa terpenuhi karena kepentingan semua masyarakat,” tuturnya.***
