MAPAY BANDUNG - Pemkot Bandung berencana menonaktifkan TPA Cicabe usai operasional TPA Sarimukti kembali normal.
Sebelumnya Pemkot Bandung mengaktifkan TPA Cicabe setelah TPA Sarimukti sempat mengalami kendala untuk pengankutan sampah.
Penontaktifan TPA Cicabe tersebut disampaikan Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna usai melaksanakan rapat bersama PUPR secara online, di Balai Kota Bandung, Selasa 16 Mei 2023.
Baca Juga: Sempat Naik, Ini Update Harga Telur Ayam di Kota Bandung
"Kalau terjadi, komitmen kita Cicabe dihentikan, kembali ke Sarimukti," kata Ema Sumarna.
"Alhamdulilah Sarimukti membaik, ada peluang untuk Pemkot Bandung kembali melakukan ritasi 210 kali. Artinya 1.200 ton sampah ini ada potensi peluang bisa kembali ke TPA," imbuhnya.
Kendati demikian, sampah harus tetap bisa dikelola dengan baik agar Kota Bandung tidak tergantung pada keberadaan TPA Sarimukti.
Baca Juga: Cinta Setelah Cinta Tayang Jam Berapa? Simak Jadwal SCTV Hari Ini Rabu 17 Mei 2023
Menurut Ema, edukasi kepada masyarakat menjadi hal utama untuk pengelolaan sampah. Sehingga mampu selesai di sumbernya.
"Satu sisi edukasi masyarakat menjadi keniscahyaan. Kang Pisman 3R atau KBS (Kawasan Bebas Sampah) menjadi target kita. Itu durasi waktu cukup panjang. Mengubah mindset tidak mudah," tegas Ema.
Ia mengatakan, masalah sampah tersebut sudah menjadi atensi pemerintah pusat. Pasalnya penanganan sampah merupakan hal yang masif terus terinformasikan.
Baca Juga: Coba Kasih Bahan Ini, Niscaya Perkutut Punya Bulu yang Kuat dan Anti Rontok
"Masalah sampah di Kota Bandung sudah menjadi atensi pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Penanganan sampah itu menjadi masif dan terus terinformasikan. Langkah yang dilakukan tiada hari tanpa penanganan. Baik itu di TPS, edukasi masyarakat bisa menyelesaikan sampah di rumah tangga atau TPS," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan, penanganan sampah perlu dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun provinsi.
"Hal ini harus diselesaikan dan butuh dukungan pemerintah provinsi. Sehingga dalam pelaksaannya perlu koordinasi," ujarnya.***
Ikuti berita MapayBandung.com lainnya di Google News.