MAPAY BANDUNG – Asosiasi Kafe dan Restoran pada Perhimpunan Hotel dan Restoran (AKAR-PHRI) mengusulkan pada Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan revisi Perwal Nomor 61 tahun 2021 tentang PPKM Kota Bandung bulan Juni 2021.
Menurut Ketua AKAR-PHRI, Arif Maulana ia berharap dine in atau makan di tempat bisa dibuka kembali. Pasalnya, Perwal tersebut bertentangan dengan surat edaran pemerintah pusat yang berlaku mulai 22 Juni 2021 lalu.
Dalam surat edaran tersebut kafe dan restoran masih tetap boleh melayani pengunjung sebanyak 25 persen dari jumlah kapasitas yang tersedia.
Baca Juga: Samai Rekor Pencetak Gol Terbanyak di Level Timnas, Cristiano Ronaldo Malah Merendah pada Ali Daei
“Dimana dalam pelaksanaannya Perwal Kota Bandung berbenturan dengan surat edaran dan instruksi menteri yang disebut sebelumnya, terutama pada poin pelarangan dine in 0% untuk kafe dan restoran di Kota Bandung,” kata dia dalam siaran pers yang diterima MAPAY BANDUNG, Jumat 25 Juni 2021.
Apalagi dengan adanya peraturan larangan makan di tempat pun memicu tutupnya puluhan kafe dan restoran di Kota Bandung dalam satu hari, dan berdampak pada pemecatan terhadap karyawannya.
“Dari survey yang dilakukan oleh AKAR dalam satu hari ini (23 Juni 2021) tercatat 50 kafe dan restoran menyampaikan penurunan bisnis yang sangat signifikan, beberapa sudah tutup dan memutus hubungan kerja. Survey ini masih berlangsung dan hasil akhirnya nanti akan dilampirkan dalam surat kepada Pemerintah atau dipresentasikan dalam audiensi,” ujar Arif.
Untuk itu, ia berharap Pemerintah Kota Bandung dalam memutuskan suatu hal untuk dapat melibatkan organisasi atau mitra pemerintah.
“AKAR – PHRI Kota Bandung mengusulkan agar pemerintah Kota Bandung dapat melibatkan organisasi atau asosiasi mitra pemerintah sebagai objek terkait dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan usaha kafe dan restoran,” tutupnya.
AKAR-PHRI pun mengaku siap diberikan kepercayaan lebih untuk membantu pemerintah Kota Bandung dalam menyelenggarakan dan menuntaskan jumlah vaksinasi baik kepada karyawan restoran sebagai bagian dari pelayanan publik maupun masyarakat umum.***