KPU Sebut Undang-Undang Perbolehkan Presiden dan Menteri Ikut Kampanye Saat Pemilu

- 25 Januari 2024, 14:30 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. /Lidiyawati Harahap/KPU foto

"Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya," katanya.

Sementara terkait fasilitas pengamanan, masih diperbolehkan untuk digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

Baca Juga: Ini Lokasi Fly Over Nurtanio Bandung yang Sudah Tahap Pembangunan, Punya Panjang hingga 550 Meter!

"Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti," ucap Idham.

"Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu," ucapnya.***

Halaman:

Editor: Haidar Rais


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah