Network
MAPAY BANDUNG - Nama hacker Bjorka, akhir-akhir ini menjadi trending topik di media sosial Indonesia, karena ia mengklaim telah meretas banyak data dari lembaga negara RI.
Terbaru, akibat perbuatan hacker Bjorka ini, membuat pemerintah Indonesia merespon, dan akan memburu Bjorka karena melanggar UU ITE.
Namun, berbeda dengan respon pemerintah, Yanuar Nugroho yang sempat menjadi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan 2015-2019 ini menyebut, pemerintah mengambil langkah keliru.
"Ini pendekatan yang salah (memburu Bjorka). Pertama, benahi tata kelola siber. Lalu benahi perlindungan data, baik pribadi maupun data negara. Itu yang mesti dilakukan, bukan memburu Bjorka. Itu malah mempermalukan diri sendiri," tulis Yanuar Nugroho, yang dikutip MapayBandung.com dari Twitter @yanuarnugroho, Senin 12 September 2022.
Menurut Yanuar, ini adalah sebuah peringatan yang serius bagi pemerintah, karena tata kelola siber Indonesia masih sangat lemah dan rentan terkena serangan para hacker.
"Ini alarm, pemerintah perlu serius membenahi kapasitas diri sendiri," tulisnya.
Sambung ia menjelaskan, adanya serangan siber dari hacker Bjorka ini justru membuka mata kepada pemerintah.
"State capacity (kapasitas negara) adalah kunci seberapa efektif pemerintahan bekerja untuk membuat kebijakan, menjalankan, memastikan ketercapaian, dan menunjukkan akuntabilitasnya pada warganya. Kasus Bjorka ini membuka mata, kapasitas negara kita dalam tata kelola siber amat lemah," kata Yanuar Nugroho.
