Network
MAPAY BANDUNG - Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Direktur Utama PT. Biofarma, terkait Penjelasan tentang Ketersediaan vaksin dan Pelaksanaan vaksinasi virus corona, Rabu 13 Januari 2021 di Senayan, Jakarta.
Dalam rapat dengar pendapat ini, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini menilai pemerintah gagal memberikan edukuasi dan sosialisasi terkait program vaksinisasi yang hari ini sudah mulai dilakukan kepada Presiden Joko Widodo, Rabu, 13 Januari 2020.
Hal ini wakil rakyat asal Gresik sampaikan berdasarkan data survei yang telah dibuat oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Baca Juga: Pentolan Jurnalrisa Bakal Disuntik Vaksin Corona Bareng Ariel NOAH
Baca Juga: Spoiler One Piece Chapter 1001, Kaido Sebut Kekuatan Tinju Luffy Sudah Seperti Garp
Baca Juga: Ternyata Bupati KBB Aa Umbara Positif Covid-19, Jalani Isolasi Mandiri Bersama Istrinya
"Saya menduga tanpa sosialisasi yang masif dan efektif vaksinasi tidak akan berhasil apalagi diera media sosial sekarang. Ada data dari survei SMRC pada desember lalu yaitu ada 37 persen masyarakat yang menolak divaksin. Angka 37 persen ini bukan angka kecil, ini angka yang besar. Lalu juga ada survei dari Kementerian Kesehatan RI ada 7 persen masyarakat yang menolak dan 27 persen yang ragu-ragu," ucapnya.
Untuk itu, Yahya meminta kepada Pemerintah untuk satu suara berkaitan dengan program vaksinisasi ini. Salah satunya adalah tidak mengancam kepada masyarakat bila mereka menolak untuk mengikuti program ini.
"Jangan edukasi belum dilaksanakan sudah ada ancaman soal sanksi dan ancaman itu tidak mendidik. Itu menunjukan tidak ada komunikasi dan singkronisasi antar pemerintah," tambah Yahya.
