BRAGA, MAPAYBANDUNG.COM - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli memberi pesan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tak terburu-buru menyebut akan kembali menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada 2024.
Meski sudah ada wacana dari KPU untuk kembali menggunakan Sirekap pada Pilkada mendatang, Sirekap masih harus disempurnakan sistemnya sebelum pada akhirnya digunakan untuk rekapitulasi suara Pilkada 2024.
Baca Juga: Siap-siap Mulai 1 Juni 2024 Beli Tabung Gas Elpiji 3 Kilogram Wajib Pakai KTP
Maka dari itu, Sirekap pun bakal diagendakan pada sesi khusus saat membahas peraturan KPU (PKPU) untuk Pilkada 2024.
"Kalau Sirekap nanti saja, itu PKPU lain 'kan. Saya belum clear itu Sirekap, jadi jangan dibilang mau dipakai sekarang," kata Doli, dikutip MapayBandung.com dari ANTARA, Kamis 30 Mei 2024.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Nama Kosambi Bandung Ternyata Diambil dari Sini
Diberitakan sebelumnya, anggota KPU RI, Idham Holik mengatakan, pihaknya akan kembali menggunakan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024, demi keterbukaan publik.
"Kami akan menggunakan Sirekap, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan, itu menjadi rujukan kami dalam evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan pada Pilkada 27 November 2024," kata Idham.
Baca Juga: Satgas Citarum Harum Gandeng Walhi Jabar Tangani Lahan Kritis Lewat Program Citarum Harum
Menurut Idham, keterbukaan merupakan salah satu prinsip dari penyelenggaraan pemilihan atau pilkada. Oleh sebab itu, KPU harus mendesain agar prinsip tersebut dapat diaktualisasikan.
"Kemarin, Sirekap itu didesain untuk memublikasikan foto formulir model C Hasil. Jadi, kami punya kewajiban untuk memublikasikan hasil perolehan suara mulai dari tingkat TPS," katanya.
Baca Juga: Persib Imbau Bobotoh Tak Away Day ke Madura: Kita Beri Dukungan Doa Jarak Jauh Saja
Sehubungan dengan hal tersebut, anggota KPU RI lainnya, Betty Epsiloon Idroos menyebut, pihaknya akan tetap menjadi penanggung jawab Sirekap pada Pilkada Serentak yang akan digelar November 2024 mendatang.
"Oh, pasti dong. Kalau penanggung jawab akhir (Sirekap) untuk Pemilu dan Pilkada, tetap KPU RI," ucap Betty.
Betty menjelaskan bahwa KPU juga yang mengeluarkan kebijakan penggunaan Sirekap. Meski demikian, KPU akan menyampaikan ke Komisi II DPR RI terkait dengan bentuk Sirekap yang akan digunakan dalam Pilkada.
"Peraturan KPU, kebijakan seperti apa, nanti 'kan biasanya kami presentasi dahulu. Mereka bisa kasih masukan seperti biasa, tidak ada masalah," ucapnya.***