Network
MAPAY BANDUNG - Ombudsman mendapatkan informasi bahwa Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menjadi sasaran dalam vaksinansi ini adalah nakes yang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Dan Satriana memaparkan, beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat adalah masih banyaknya data Tenaga Kesehatan yang belum di-input terutama pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta.
"Data Sasaran Vaksin yang tidak merata pada masingmasing Fasyankes, dan Deadline waktu registrasi yang tidak jelas menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penghitungan target cakupan dan kebutuhan vaksin," terangnya dalam rilis yang diterima Redaksi MAPAY BANDUNG, Rabu 27 Januari 2021.
Baca Juga: BWF World Tour Finals 2020: Ahsan/Hendra Menang Atas Ganda Putra Rusia
Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Tahap I termin I, capaian target vaksinasi hanya 25 persen. Hal ini disebabkan karena adanya calon penerima vaksin yang gagal di vaksin karena tidak lolos skrining yang menyebabkab tidak boleh divaksin atau ditunda pelaksanaannya serta penerima vaksin tidak hadir.
Hambatan juga ditemui Ombudsman pada penggunaan Aplikasi PCare dimana banyak tenaga kesehatan yang telah melakukan registrasi melalui SISDMK namun namanya belum terdaftar atau terintegrasi sehingga tenaga kesehatan tersebut tidak dapat divaksin meskipun vaksinnya tersedia namun nama tidak ada pada data base sistem aplikasi Pcare.
Mengenai Kejadian Ikutan Paca Imunisasi (KIPI), bahwa deteksi dan pelaporan KIPI merupakan langkah awal untuk memperkuat monitoring keamanan vaksin (vaccine safety). Adapun meningkatnya keamanan vaksin linier dengan peningkatan keamanan pasien (patient safety).
"Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah terkait KIPI adalah belum adanya aturan yang menjelaskan tentang pembiayaan KIPI, apakah dibebankan pada pemerintah daerah ataukah oleh pemerintah pusat, sehingga hal tersebut membuat gamang pemerintah daerah," kata Satriana.
Baca Juga: Aturan Terbaru PSBB Kota Bandung, Jam Operasional Mall dan Pasar Diubah
Baca Juga: Pakar Hukum Waris : Kasus Anak Gugat Orangtua Merupakan Pelanggaran Norma
Ombudsman menilai masih banyak ditemui hambatan serta permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan Program Vaksin di Jawa Barat dimana permasalahan Data Base serta Aplikasi menjadi hal utama selain pada permasalahan teknis, sarana prasarana serta SDM yang tersedia.
Namun demikian Ombudsman RI juga mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam hal menanggulangi serta mengatasi hambatan dan permasalahan yang ditemui antara lain koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, baik Kemenkes RI dan BPJS terkait Data dan Aplikasi, pembuatan aturan dan SOP penyelengaraan di daerah, penyedian sarana-prasarana, pelatihan SDM serta penyediaan Anggaran baik untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, Monitoring Evaluasi serta manajemen KIPI.
"Selain itu juga yang menjadi perhatian penting bagi Ombudsman adalah penyiapan Pengelolaan Pengaduan baik ditingkat Fasilitas Kesehatan Pelaksana Vaksinasi maupun berjenjang sampai ke tingkat Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota hingga Provinsi," imbuh Satriana.
Ombudsman dalam menajalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan sebagai mitra penyelengara pelayanan publik tetap mengawal Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, dan berharap Program tersebut dapat berjalan lancar dan sukses serta segala hambatan dan permasalahan dapat diatasi dengan cepat dan tepat.***
