Network
MAPAY BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum berkomentar soal sulitnya pengusaha mendapat izin pertambangan.
Menurutnya, kewenangan izin pertambangan yang kini dipegang pemerintah pusat akan menyulitkan pengusaha membuat izin. Selain itu, masyarakat terdampak pertambangan pun akan sulit melakukan pelaporan.
"Menyikapi masalah kewenangan tentang yang sekarang diambil lagi oleh pusat. Menurut kami ini akan semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan legalitas (usaha pertambangan)," kata Kang Uu di Kota Bandung, Selasa 19 Januari 2021.
Baca Juga: Cek Info Zona Risiko Penularan Corona di Jawa Barat Terbaru Per 19 Januari 2021
Baca Juga: Bukan Baju Bekas, Ini Kebutuhan Mendesak Korban Banjir Bandang Gunung Mas Puncak
Ia juga menilai, dengan kewenangan baru ini dan pengusaha sulit mendapat izin pertambangan, maka kegiatan pertambangan mereka akan sporadis dan tidak terukur.
Pemerintah pun akan kesulitan memantau dan mengawasi. Hal itu tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar pertambangan.
"Sebetulnya para pengusaha ingin punya legalitas dan ketenangan dalam usahanya. Tapi karena dianggap sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, maka mereka tidak memiliki izin," ucapnya.
Baca Juga: Ini Cara dan Langkah Mendapat Token Listrik Gratis PLN Tahun 2021
